Artikel

Moderasi Hukum Keluarga Islam di Indonesia

Administrator | Jumat, 20 Juli 2018 - 10:17:06 WIB | dibaca: 466 pembaca

Moderasi Hukum Keluarga Islam di Indonesia
Lina Kushidayati

Indonesia dipandang sebagai salah satu Negara Muslim yang mengakomodasi nilai-nilai kesetaraan jender dalam peraturan perundang-undangan. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Inpres No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Undang-undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sering dijadikan sebagai bukti bagaimana legalisasi hukum keluarga Islam di Indonesia berjalan seiring dengan upaya penyetaraan kedudukan antara laki-laki dan perempuan, terutama dalam bidang hukum. UU Perkawinan,  dan peraturan terkait lainnya, memberikan status sosial yang sama bagi laki-laki dan perempuan serta hak yang sama untuk mengajukan perceraian di depan pengadilan. Selain itu, UU Perkawinan juga menghendaki adanya persetujuan istri bagi suami yang hendak menikah lagi (poligami). Selain itu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suami untuk dapat terkabulnya permohonan poligami.

UU Perkawinan bukan sekedar mengatur perkawinan secara administratif semata, melainkan merupakan sebuah peraturan yang mengandung nilai religious di dalamnya. Hal ini bisa dilihat dari isi UU Perkawinan yang menekankan pentingnya agama dalam sebuah ikatan perkawinan, mulai dari definisi perkawinan sebagai “ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” (Pasal 1) hingga adanya  aturan bahwa perkawinan harus dilakukan menurut hukum agama masing-masing mempelai (Pasal 2 ayat (1)). Nuansa religious dalam UU Perkawinan pada dasarnya bertujuan untuk mengakomodasi keinginan umat Islam yang sebelumnya menentang UU perkawinan. Selain itu, UU Perkawinan juga dianggap sebagai hasil perjuangan pergerakan perempuan di Indonesia dalam mendapatkan posisi yang setara dengan laki-laki.

Sementara itu, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan UU Peradilan Agama, selaras dengan UU Perkawinan, juga memberikan jaminan kesetaraan hak bagi perempuan di dalam hukum, diantaranya dalam hal perceraian dan waris. UU Peradilan Agama memberi kesempatan yang sama bagi perempuan dan laki-laki untuk mengajukan perkara ke pengadilan, baik dalam hal perkawinan, perceraian, maupun waris. KHI adalah produk dari rasionalisasi hukum yang merubah bentuk dari fiqh yang bersifat terbuka dan arbitrer menjadi bentuk hukum yang baku (Nurlaelawati, 2010). Peradilan agama sendiri sebelum lahir UU No. 7 Tahun 1989 sudah ditegaskan keberadaanya dalam dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam pasal 63 termuat bahwa yang dimaksud dengan pengadilan dalam UU ini adalah Pengadilan Agama bagi yang beragam Islam dan Pengadilan Umum bagi yang lain.

Beberapa cendekia menyebut KHI adalah fiqh Indonesia. Beberapa aspek hukum yang tertuang dalam KHI adalah hasil ijtihad yang dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat Muslim di Indonesia. Selain tentang penegasan tentang pentingnya pencatatan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam UU Perkawinan, ada beberapa hal lain yang juga merupakan bentuk moderasi hukum Islam di Indonesia, diantaranya adalah tentang perkawinan wanita hamil. KHI mengatur tentang perkawinan wanita hamil dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang bertujuan untuk melindungi perempuan dan anak. KHI memberi jaminan hukum bagi wanita yang hamil di luar nikah untuk dapat menikah dengan laki-laki yang menghamilinya, dengan status perkawinan yang sah. Jaminan hukum ini bukan untuk disalahartikan sebagai pembuka peluang untuk zina.

Pencatatan perkawinan dan kawin hamil merupakan bentuk penyesuaian hukum Islam dengan situasi dan kondisi masyarakat di Indonesia dengan tujuan untuk menjaga kemaslahatan manusia yang merupakan tujuan utama sebuah peraturan hukum. Dalam istilah fiqh, hal ini dikategorikan sebagai maqoshid syariah.